AsmitaNews.com, Jakarta – Ribuan warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja berbondong-bondong ingin kembali ke Tanah Air. Hal ini menyusul pemberantasan besar-besaran sindikat penipuan online atau bisnis scam oleh pemerintah setempat. Hingga 20 Januari 2026, sebanyak 1.440 WNI telah melapor ke KBRI Phnom Penh untuk meminta bantuan.
Berdasarkan data KBRI Phnom Penh yang dikutip situs Kementerian Luar Negeri RI, Rabu (21/1/2026), selama periode 16-20 Januari 2026, KBRI telah menerima kedatangan 1.440 aduan WNI. Gelombang kedatangan terbesar tercatat pada Senin (19/1) dengan 520 WNI dalam sehari. Angka ini dinilai fantastis, mengingat KBRI menangani 5.008 kasus serupa sepanjang tahun 2025.
KBRI Phnom Penh memprediksi jumlah WNI yang melapor akan terus bertambah. Menurut KBRI Phnom Penh, permasalahan utama yang dihadapi para WNI ini adalah tidak memegang paspor dan menetap di Kamboja tanpa perizinan keimigrasian yang sah.
"Proses pendataan dan asesmen terus dilakukan terhadap WNI yang melapor ke KBRI," ujar pihak KBRI. Pembuatan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) secara masif juga telah dimulai bagi WNI yang telah melengkapi data. Sementara itu, WNI yang sakit telah dibawa ke fasilitas kesehatan. Diketahui, pada 20 Januari, empat WNI telah kembali ke Tanah Air secara mandiri.
KBRI Phnom Penh juga berkoordinasi erat dengan otoritas Pemerintah Kamboja, termasuk kepolisian dan imigrasi. Koordinasi ini bertujuan mempercepat proses deportasi WNI. Saat ini, KBRI tengah memfinalisasi mekanisme keringanan denda bagi WNI yang overstay serta percepatan pembuatan izin keluar (exit permit) oleh Imigrasi Kamboja.
"KBRI Phnom Penh mengimbau WNI yang telah keluar dari lokasi penipuan daring dan masih berada di wilayah Kamboja untuk segera melapor ke KBRI," ujar pihak KBRI. Pelaporan ini penting agar WNI dapat memperoleh bantuan dan fasilitas kekonsuleran yang diperlukan untuk kepulangan ke Indonesia. Selain itu, KBRI juga mengingatkan WNI agar waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan KBRI Phnom Penh.
KBRI Phnom Penh menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan perlindungan WNI. Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait juga terus dilakukan. Ini untuk memastikan kepulangan WNI ke Tanah Air berjalan aman, tertib, dan secepat mungkin.
