AsmitaNews.com, Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpukul dalam dua hari terakhir menyusul rencana MSCI mengeluarkan sejumlah emiten besar dari pemeringkatan mereka. Kebijakan ini memicu keluarnya dana asing hingga Rp6,12 triliun dari bursa. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai koreksi MSCI harus menjadi masukan konstruktif, namun ia juga mempertanyakan objektivitas MSCI dan mendorong adanya lembaga pembanding.
MSCI Berdalih soal Free Float dan Transparansi
Langkah MSCI ini didasari dalih adanya persoalan free float, likuiditas riil, dan transparansi pada sejumlah emiten besar di Bursa Saham Indonesia (BEI). Akibatnya, IHSG mengalami erosi besar.
Pada Rabu (28/1/2026), IHSG anjlok hingga 7,3% dan memaksa otoritas bursa melakukan trading halt. Keesokan harinya, Kamis (29/1/2026), IHSG sempat tertekan ke level minus 8,5% sebelum akhirnya menguat ke minus 1,76% menjelang sore.
Menurut Said Abdullah, melihat nilai kapitalisasi IHSG pada Kamis yang jauh lebih besar dibandingkan Rabu, menandakan kepercayaan pelaku pasar terhadap bursa saham Indonesia masih sangat besar. Meskipun demikian, ia menekankan agar pelaku pasar, otoritas bursa, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menangkap pesan MSCI sebagai koreksi konstruktif.
"Para pihak ini harus berbenah, membuka diri untuk menerima koreksi yang konstruktif dari siapapun, terutama masukan pembenahan administrasi yang disarankan oleh MSCI," ujar Said.
Pertanyaan Kritis Terhadap MSCI
Said Abdullah juga menyoroti peran lembaga pemeringkat. OJK diketahui telah menerbitkan sejumlah lembaga pemeringkat kredit kredibel seperti Fitch Ratings, Moody’s, dan Standard and Poor. Namun, di bursa saham, ‘pemain’ pemeringkatan seperti MSCI masih terbatas.
"Kabarnya, baru Februari 2026 nanti lembaga pemeringkat efek global yakni FTSE, subsidiary, dan London Stock Exchange Group akan merilis laporan mereka," jelasnya.
Said kemudian mempertanyakan apakah MSCI bersih dari kepentingan bisnis atau hanya penyedia data objektif. Ia menunjukkan bahwa MSCI terafiliasi dengan Vanguard, Blackrock, dan State Street Global Advisory.
"Dibalik kepercayaan, tidak salah kita menitipkan sedikit pertanyaan kritis soal ini," tegas Said, merujuk pada potensi keuntungan dari aksi jual dan beli saham yang terjadi saat bursa bergejolak.
Kekhawatiran Investor Retail dan Literasi Pasar
Bursa saham Indonesia dinilai masih belum dalam. Jumlah investor saham baru mencapai 19 juta, jauh di bawah 162 juta investor di New York Stock Exchange (NYSE). Rendahnya inklusi ini disebabkan minimnya literasi masyarakat tentang saham, bahkan terkait pengisian administrasi. Hal ini juga ditemukan oleh MSCI dan harus menjadi atensi OJK.
Said Abdullah mengkhawatirkan nasib investor retail akibat ancaman MSCI ini. "Mereka baru investasi kecil-kecilan, modal mereka bisa erosi, bahkan lenyap dalam sekejap. Dampaknya bisa traumatis, mereka bisa jera main saham, terutama dikalangan para pemula," katanya.
Ia menambahkan, sangkaan MSCI terkait kepemilikan saham yang hanya dikendalikan sedikit orang dan tidak transparan dianggap terlalu dini. Jika pangkal masalahnya adalah pembaruan administrasi yang tidak dilakukan OJK, hal itu perlu pembuktian konkret.
Pentingnya ‘Second Opinion’
Said Abdullah mendorong perlunya lembaga pembanding untuk menantang laporan MSCI. Hal ini penting agar investor global tidak disuguhi "kebenaran tunggal".
"Bukankah dalam dunia bisnis praktik second opinion itu sangatlah wajar? Dan kita memerlukan itu saat ini agar semakin memberikan kejernihan bagi investor di bursa saham Indonesia, dan agar advisory benar-benar advisory untuk membangun market yang sehat, bukan bagian dari sindikasi aksi goreng saham," tutup Said Abdullah.
(akd/akd)
