AsmitaNews.com, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mendesak agar Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dimutakhirkan secara serius oleh semua pihak. Hal ini krusial agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan menjadi fondasi utama perencanaan pembangunan. Permintaan ini disampaikan Yandri saat sosialisasi DTSEN di Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma’mun, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (12/3/2026).
Menurut Yandri, pemutakhiran DTSEN merupakan kunci untuk memastikan bantuan, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat tepat sasaran. Ia menegaskan, data bersifat dinamis dengan perubahan seperti kelahiran, kematian, hingga status kemiskinan warga.
Yandri menjelaskan, Kemendes PDT berkolaborasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem. Kolaborasi ini juga bertujuan menuntaskan data penerima bantuan yang valid serta memberdayakan masyarakat desa secara efektif. Sinergi ini, menurut Yandri, adalah langkah mutlak untuk memastikan bansos tepat sasaran.
Menteri asal Bengkulu Selatan itu menambahkan bahwa kolaborasi Kemendes PDT dan Kemensos merupakan program prioritas Presiden. "Kenapa kolaborasi? Karena tidak mungkin kita lakukan dengan sendiri-sendiri. Karena kalau sendiri-sendiri berat, termasuk data," ujar Yandri.
Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025, DTSEN diwajibkan menjadi acuan data tunggal. Ini berlaku bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Tujuannya agar tidak ada lagi perbedaan data antar instansi.
Data yang tidak akurat dapat menyebabkan orang yang berhak tidak menerima bantuan, sementara pihak yang mampu justru menerima. Oleh karena itu, DTSEN hadir sebagai solusi. Data ini diharapkan memastikan bantuan diterima oleh target yang benar, termasuk warga di pelosok desa.
"Alhamdulillah Presiden Prabowo menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025, tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional," kata Yandri. Ia meyakini akurasi data tersebut bisa dipertanggungjawabkan dan divalidkan.
Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Bupati Serang Ratu Rachmatu Zakiyah. Hadir pula Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari Kemendes PDT dan Kemensos, serta jajaran OPD setempat.
