AsmitaNews.Com, Hubungan diplomatik antara Israel dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasuki babak baru yang penuh ketegangan. Israel secara tegas mengumumkan pemutusan seluruh kontak dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, menyusul keputusan kontroversial PBB yang memasukkan negara tersebut ke dalam daftar hitam pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kekerasan seksual di zona konflik.
Langkah drastis ini menandai eskalasi signifikan dalam hubungan yang sudah sering diwarnai friksi antara kedua belah pihak. Pengumuman tersebut disampaikan dengan nada kemarahan dan penolakan keras oleh pejabat tinggi Israel, menegaskan bahwa mereka tidak akan menoleransi tuduhan yang dianggap tidak berdasar.
Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kekecewaan dan kemarahan negaranya. Dalam pernyataan yang dilansir pada Minggu (31/5/2026), Danon dengan tegas menyatakan, "Kami sudah selesai dengan sekretaris jenderal ini," menyoroti kedalaman ketidakpuasan Israel terhadap kepemimpinan Guterres.
Danon menuduh Sekretaris Jenderal PBB dan timnya menyebarkan kebohongan, merujuk pada laporan tahunan PBB yang menjadi pemicu krisis ini. Ia menganggap keputusan untuk mencantumkan Israel dalam daftar hitam tersebut sebagai "keterlaluan" dan tidak dapat diterima.
"Keputusan untuk memasukkan Israel ke dalam daftar hitam dan menuduh kami menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang adalah keputusan yang keterlaluan," kata Danon. Ia juga menekankan bahwa penempatan Israel bersama dengan kelompok teroris seperti Hamas dalam daftar yang sama merupakan hal yang "tidak dapat diterima."
Kementerian Luar Negeri Israel pun turut melayangkan kecaman keras terhadap keputusan PBB. Mereka menyebut dimasukkannya Israel ke dalam daftar kekerasan seksual itu sebagai tindakan yang "memalukan dan tidak masuk akal," mengindikasikan bahwa PBB telah terpolitisasi.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, bahkan melontarkan tuduhan lebih jauh. Marmorstein menyatakan, "Langkah tersebut merupakan bukti lebih lanjut dari sifat sebenarnya PBB: organisasi yang dipolitisasi dan korup yang telah meninggalkan prinsip-prinsip pendiriannya dan secara sistematis menargetkan Israel sebagai misi utamanya."
Pernyataan ini menggarisbawahi persepsi Israel bahwa PBB memiliki bias yang mendalam terhadap negara mereka. Mereka menegaskan bahwa tidak akan ada kontak lebih lanjut dengan kantor Sekretaris Jenderal selama Antonio Guterres masih menjabat sebagai pemimpin organisasi global tersebut.
Di sisi lain, juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, menanggapi pernyataan Israel dengan sikap yang lebih moderat. Dujarric menyampaikan bahwa "Dari pihak kami, pintu Sekretaris Jenderal tetap terbuka," mengindikasikan kesediaan untuk melanjutkan dialog dan meredakan ketegangan.
Laporan tahunan Sekretaris Jenderal PBB mengenai kekerasan seksual terkait konflik merupakan dokumen penting yang menyoroti pelanggaran serius di berbagai zona perang. Biasanya, laporan ini dibagikan kepada negara-negara terkait untuk tinjauan sebelum dipublikasikan secara resmi.
Pada Agustus tahun lalu, laporan tersebut telah memberikan peringatan kepada Israel mengenai kemungkinan pencantumannya. Peringatan itu menyebut bahwa Israel dapat dimasukkan ke dalam daftar pihak-pihak yang diduga terlibat, atau bertanggung jawab atas kekerasan seksual dalam situasi konflik bersenjata.
Daftar hitam yang kontroversial ini juga mencantumkan kelompok militan Hamas. Pencantuman Hamas didasarkan pada tuduhan kekerasan seksual yang dilakukan selama serangan brutal mereka terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, bersama dengan dugaan penyiksaan terhadap sandera.
Sementara itu, PBB mengutip "informasi yang kredibel" mengenai kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pasukan keamanan Israel. Tuduhan ini melibatkan perlakuan terhadap warga Palestina di penjara dan pusat penahanan lainnya, memicu penyelidikan lebih lanjut.
PBB menyatakan bahwa inspektur mereka telah ditolak aksesnya ke fasilitas-fasilitas tersebut untuk memverifikasi tuduhan yang ada. Penolakan akses ini menjadi poin penting dalam narasi PBB mengenai kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan melakukan verifikasi independen.
Menanggapi hal tersebut, Duta Besar Danon mengungkapkan kekecewaannya. Ia menyebut bahwa Israel telah mengundang perwakilan PBB untuk datang dan memeriksa "tuduhan-tuduhan konyol" tersebut, namun mereka "memilih untuk tidak datang."
Pemutusan hubungan diplomatik ini berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap kerja sama di masa depan. Meskipun PBB mempertahankan posisinya untuk dialog terbuka, sikap tegas Israel menandakan bahwa resolusi cepat mungkin sulit tercapai dalam waktu dekat.
Insiden ini bukan kali pertama hubungan Israel dan PBB mengalami gejolak. Selama bertahun-tahun, Israel sering kali menyuarakan kritik terhadap PBB, menuduh organisasi tersebut bias dan tidak adil dalam pendekatannya terhadap konflik Israel-Palestina.
Krisis saat ini menambah lapisan kompleksitas pada hubungan yang sudah rumit. Konflik yang berlarut-larut di Timur Tengah dan berbagai resolusi PBB yang terkait seringkali menjadi pemicu ketegangan antara Israel dan komunitas internasional.
Laporan PBB mengenai kekerasan seksual dalam konflik adalah instrumen yang dirancang untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku dan melindungi korban. Dengan demikian, pencantuman nama dalam daftar ini memiliki implikasi reputasi dan diplomatik yang serius bagi negara manapun.
Keputusan Israel untuk memutuskan kontak dengan Sekjen PBB mengirimkan sinyal kuat tentang ketidakpuasan mendalam mereka. Ini juga menyoroti perbedaan interpretasi yang tajam antara Israel dan PBB mengenai fakta di lapangan serta peran dan legitimasi masing-masing pihak.
Masa depan hubungan antara Israel dan Sekretariat PBB kini berada dalam ketidakpastian. Diperlukan upaya diplomatik yang serius untuk menjembatani jurang perbedaan yang semakin melebar, demi menjaga relevansi dan efektivitas PBB dalam menangani isu-isu global.
Sumber: news.detik.com
