AsmitaNews.com – Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Alice Rufo menegaskan intervensi militer di Iran bukanlah pilihan utama negaranya, meskipun ancaman serupa dari Amerika Serikat (AS) mencuat. Pernyataan ini disampaikan saat pihak berwenang Iran melancarkan penindakan brutal terhadap para demonstran yang menewaskan ribuan orang. Rufo menekankan pentingnya mendukung rakyat Iran, namun menyerahkan nasib rezim kepada mereka sendiri.
Menurut Alice Rufo, intervensi militer bukanlah pilihan utama bagi Prancis dalam menyikapi situasi di Iran. Hal ini disampaikannya dalam siaran politik ‘Le Grand Jury’ pada Senin (26/1/2025), seperti dilansir AFP. Rufo mengatakan, "Saya pikir kita harus mendukung rakyat Iran dengan cara apa pun yang kita bisa."
Dia menambahkan bahwa intervensi militer bukan pilihan utama bagi Prancis. "Terserah rakyat Iran untuk menyingkirkan rezim ini," ujarnya. Pernyataan ini muncul di tengah mencuatnya ancaman intervensi militer dari Amerika Serikat (AS) terkait penindakan brutal terhadap demonstran di Iran.
Rufo juga menyayangkan sulitnya mendokumentasikan kejahatan massal yang dilakukan rezim Iran terhadap penduduknya. Kesulitan ini disebabkan oleh pemadaman internet yang meluas di negara tersebut. Diketahui, lebih dari 90 juta penduduk Iran sebagian besar terputus dari internet sejak 8 Januari.
Pemadaman internet tersebut diberlakukan di tengah protes besar-besaran yang melanda Iran. Berdasarkan data kelompok hak asasi manusia, penindakan keras terhadap demonstran telah menewaskan ribuan orang. Sementara itu, LSM Iran Human Rights yang berbasis di Norwegia memperkirakan angka korban bisa mencapai lebih dari 25.000 jiwa.
Di sisi lain, pemerintah Iran menetapkan jumlah korban tewas sebanyak 3.117 orang. Dari jumlah tersebut, 2.427 orang disebut sebagai martir. Istilah martir ini digunakan untuk membedakan anggota pasukan keamanan dan warga sipil yang tidak bersalah dari mereka yang digambarkan pihak berwenang sebagai perusuh, yang diklaim dihasut oleh AS dan Israel.
Rufo kembali menegaskan bahwa rakyat Iran memiliki hak menentukan nasibnya sendiri. "Rakyat Iran menolak rezim mereka. Nasib rakyat Iran adalah milik rakyat Iran sendiri, dan bukan tugas kita untuk memilih pemimpin mereka," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump berulang kali mengancam akan melancarkan serangan militer terhadap Iran. Ancaman tersebut sebagai respons atas penindakan keras yang terjadi. Namun, Trump kemudian menarik ancaman itu setelah Teheran menangguhkan eksekusi yang direncanakan.
Aksi protes sendiri diketahui meletus di Teheran pada 28 Desember 2025. Protes awalnya dipicu oleh keluhan ekonomi, namun kemudian berubah menjadi gerakan massa yang lebih besar. Gerakan ini menuntut penghapusan sistem ulama yang telah memerintah Iran sejak revolusi 1979.
