AsmitaNews.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan tegas menolak wacana penempatan institusi Polri di bawah kementerian. Jenderal Sigit menegaskan Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden, bahkan ia menolak tawaran untuk menjadi Menteri Kepolisian. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/1).
Dalam rapat kerja tersebut, Kapolri Jenderal Sigit turut memaparkan capaian kinerja Polri. Berdasarkan laporannya, indikator capaian Polri pada tahun 2025 mencapai 91,54%. Sementara itu, rencana kerja dan target capaian tahun 2026 terbagi dalam 6 strategis dan 17 indikator kinerja.
1. Polri di Bawah Presiden Mandat Reformasi
Jenderal Sigit menjelaskan, reformasi tahun 1998 mengamanatkan posisi Polri berada di bawah presiden. Ia mengingatkan, sebelumnya Polri pernah di bawah Kemendagri, lalu di bawah Perdana Menteri (1946-1961), dan tergabung dalam ABRI (1966-1998) dengan pendekatan militeristik.
Reformasi 1998 membuat Polri tidak lagi di bawah ABRI. Hal ini, menurutnya, sesuai TAP MPR VI/MPR/2000 dan TAP MPR VII/MPR/2000, yang menempatkan Polri langsung di bawah Presiden. Menurut Jenderal Sigit, posisi ini sangat ideal mengingat luasan geografis dan jumlah masyarakat Indonesia yang besar, mencakup 17.380 pulau.
"Posisi Polri saat ini dihadapkan dengan luasan geografis, berbagai banyaknya jumlah masyarakat Indonesia kita memiliki 17.380 pulau dan apabila dibentangkan sebagaimana disampaikan bapak Presiden luas kita setara London sampai Moskow. Artinya dengan posisi seperti ini, maka sangat ideal kalau Polri berada langsung di bawah Presiden sehingga di dalam melaksanakan tugasnya Polri akan lebih maksimal dan lebih fleksibel," ujar Jenderal Sigit.
2. Tolak Tegas Ide Polri di Bawah Kementerian
Kapolri menegaskan penolakan terhadap ide penempatan Polri di bawah kementerian. Ia menilai langkah tersebut akan melemahkan Polri sendiri dan juga Presiden RI.
"Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Sigit.
Posisi Polri di bawah Presiden dinilai sangat membantu kepala negara. Penempatan di bawah kementerian khusus dikhawatirkan akan menimbulkan potensi ‘matahari kembar’. "Ini menimbulkan potensi ‘matahari kembar’ menurut saya," tambahnya.
3. Pilih Jadi Petani Dibanding Menteri Kepolisian
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan dirinya ditawari kursi menteri kepolisian. Tawaran itu terkait ide menempatkan Polri di bawah kementerian khusus. Hal ini diungkapkan Jenderal Sigit dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).
"Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian," tegas Jenderal Sigit.
Ia bahkan menyatakan lebih memilih menjadi petani ketimbang menjadi menteri kepolisian. Menurutnya, ide menempatkan Polri di bawah kementerian sama saja dengan melemahkan institusi, negara, dan Presiden RI. "Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja," kata Kapolri.
"Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden," imbuhnya.
4. Minta Anggota Perjuangkan Polri Tetap di Bawah Presiden
Di akhir rapat, Kapolri Jenderal Sigit meminta seluruh jajaran Polri untuk terus mempertahankan posisi institusi di bawah Presiden sampai titik darah penghabisan. Permintaan ini disampaikan Jenderal Sigit dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).
"Saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan," kata Jenderal Sigit.
Pernyataan ini diungkapkan setelah Jenderal Sigit berterima kasih kepada para Fraksi DPR RI yang telah menyatakan dukungan agar Polri tetap di bawah Presiden RI.
