AsmitaNews.com, Jakarta – Indonesia akan menjadi tuan rumah Ocean Impact Summit (OIS) 2026 di Bali pada 8-9 Juni 2026. Acara ini bertujuan memposisikan laut sebagai prioritas strategis ekonomi, lingkungan, dan geopolitik dunia. OIS 2026 akan menjembatani agenda lingkungan dan investasi nyata untuk keberlanjutan laut global, didukung World Economic Forum (WEF).
World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos sebelumnya menandai pergeseran penting dalam diskusi global. WEF menempatkan isu air dan laut sebagai prioritas strategis melalui tema ‘Year of Water’, populer disebut sebagai Blue Davos. Pesannya jelas, dunia mulai menyadari bahwa krisis laut merupakan risiko sistemik yang mengancam stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, dan perdagangan global.
Selama bertahun-tahun, isu laut kerap menjadi catatan kaki dalam agenda global, minim pendanaan dan implementasi. SDG 14 tentang kehidupan bawah laut bahkan tercatat sebagai tujuan pembangunan paling minim pendanaan. Diskusi di Davos 2026 mengonfirmasi bahwa dunia tidak kekurangan komitmen, tetapi kekurangan mekanisme untuk mengubah janji menjadi aksi nyata.
Pemanasan laut, penurunan stok ikan, polusi plastik, dan degradasi ekosistem pesisir kini dipahami sebagai ancaman lintas batas. Hal ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi global.
Dalam konteks ini, Indonesia tampil dengan posisi berbeda. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kepentingan langsung dan kapasitas strategis untuk memimpin agenda ekonomi biru. Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Davos menempatkan isu stabilitas, kredibilitas, dan kepastian kebijakan sebagai fondasi utama pembangunan.
Menurutnya, ekonomi biru tidak mungkin tumbuh tanpa kepercayaan, tata kelola yang kuat, dan kepastian hukum. Pendekatan Presiden Prabowo terhadap pembangunan memberikan konteks makro bagi agenda laut Indonesia. Stabilitas politik, disiplin fiskal, reformasi kelembagaan, serta penegakan hukum terhadap praktik ekonomi eksploitatif menjadi prasyarat transformasi struktural di sektor kelautan.
Dalam kerangka tersebut, laut tidak diposisikan sebagai ruang eksploitasi jangka pendek, melainkan aset strategis yang harus dikelola berkelanjutan. Hal ini untuk menopang pertumbuhan jangka panjang dan pemerataan kesejahteraan. Di tingkat sektoral, arah tersebut diterjemahkan lebih konkret oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dalam berbagai sesi di WEF 2026, termasuk forum Velocity of the Blue Economy hingga Scaling Blue Finance for the Ocean Economy, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan ekonomi biru bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan pembangunan dan investasi. Pemerintah mendorong perluasan kawasan konservasi laut, penerapan perikanan terukur berbasis kuota, pengembangan akuakultur berkelanjutan, serta penguatan perlindungan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pelibatan aktif nelayan dan masyarakat pesisir juga menjadi bagian dari solusi.
Pendekatan ini menandai pergeseran penting dari kebijakan fragmentaris menuju kerangka ekonomi biru yang lebih terintegrasi. Perlindungan ekosistem tidak lagi dipertentangkan dengan produktivitas ekonomi, melainkan diposisikan sebagai prasyarat penciptaan nilai jangka panjang. Indonesia, yang memiliki cadangan mangrove dan lamun besar, juga membawa dimensi blue carbon ke percakapan global, menunjukkan konservasi laut dapat berkontribusi langsung pada agenda iklim dan stabilitas ekonomi global.
Indonesia menyadari bahwa tantangan laut tidak dapat diselesaikan oleh satu negara. Ekosistem laut bersifat lintas batas, begitu pula risiko dan peluang ekonominya. Oleh karena itu, pesan Indonesia di Davos tidak berhenti pada program nasional, tetapi mengarah pada kebutuhan kolaborasi sistemik antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, organisasi internasional, filantropi, inovator, dan masyarakat sipil.
Di sinilah isu blue finance menjadi titik tekan utama. Tanpa pembiayaan inovatif, inklusif, dan berorientasi dampak, ekonomi biru akan tetap menjadi jargon yang sulit diwujudkan.
Momentum tersebut dipertegas melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan World Economic Forum pada 22 Januari 2026 di Davos. LoI ini merupakan penegasan kesepahaman strategis untuk mendukung penyelenggaraan Ocean Impact Summit (OIS) 2026. Fokusnya jelas, yaitu memposisikan laut sebagai prioritas strategis ekonomi, lingkungan, dan geopolitik, membangun dialog tingkat sistem, serta mengkatalisasi aksi, kemitraan, dan jalur investasi yang dapat berlanjut melampaui satu pertemuan.
Ocean Impact Summit 2026 akan diselenggarakan pada 8-9 Juni 2026 di Bali, bertepatan dengan World Ocean Day dan Coral Triangle Day. OIS dirancang sebagai ruang transisi dari percakapan ke implementasi, dari komitmen global menuju proyek yang bankable dan berdampak. Dengan mempertemukan kepala negara, pelaku usaha, investor, dan mitra pembangunan, OIS bertujuan menjembatani kesenjangan klasik antara agenda lingkungan dan logika investasi.
Bali, dalam hal ini, bukan sekadar tuan rumah, tetapi simbol arah baru diplomasi ekonomi Indonesia. Dari Davos ke Bali, Indonesia ingin menunjukkan bahwa kepemimpinan global tidak hanya diukur dari seberapa sering berbicara di forum internasional, tetapi dari kemampuan mengorkestrasi aksi kolektif yang menghasilkan dampak nyata.
Dalam dunia yang semakin terfragmentasi oleh konflik geopolitik dan ketidakpastian ekonomi, agenda ekonomi biru menawarkan narasi alternatif kerja sama lintas negara. Kerja sama ini didasarkan pada kepentingan bersama dan manfaat jangka panjang. Indonesia, dengan karakter sebagai negara maritim dan demokrasi besar di Global South, berada pada posisi unik untuk menjembatani kepentingan tersebut.
Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, berharap OIS 2026 di Bali bisa membuat dunia bergerak dari ambisi menuju implementasi. "Laut benar-benar akan ditempatkan sebagai poros baru pembangunan global. Indonesia melalui OIS 2026 di Bali siap memimpin transisi itu sehingga agenda investasi dan pembangunan berkelanjutan bagi laut menjadi nyata," ujarnya.
(anl/ega)
