asmitanews.com - Gedung DPR RI di Senayan menjadi saksi penantian panjang selama 18 tahun yang akhirnya berakhir pada Kamis, 19 November 2026. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027. Ketua DPR RI Puan Maharani menerima laporan pembahasan dari Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelum palu pengesahan diketuk.
Suasana paripurna siang itu terasa berbeda. Bukan sekadar rapat biasa. Ada beban sejarah yang ikut duduk di kursi-kursi parlemen. RUU ini sudah bergulir sejak 2008, melewati banyak pergantian presiden, pergantian pimpinan DPR, dan pergantian rezim pemberantasan korupsi. Delapan belas tahun bukan waktu singkat untuk sebuah aturan yang diharapkan bisa memiskinkan koruptor. Banyak aktivis sempat mengira aturan ini tidak akan pernah lahir.

Dua Lembaga Baru yang Jadi Sorotan
Undang-undang baru ini mengatur pembentukan dua badan baru. Pertama, Badan Pengelola Perampasan Aset. Kedua, Badan Pengawas Perampasan Aset. Dua lembaga ini menjadi jantung dari pelaksanaan aturan baru. Tanpa keduanya, aturan perampasan hanya akan menjadi pasal-pasal di atas kertas tanpa eksekutor yang jelas.
Habiburokhman menjelaskan alasan pemisahan badan pengelola dari aparat penegak hukum. Menurutnya, pengelola aset hasil sitaan harus berdiri sendiri, berbeda dengan penyidik, penuntut, dan eksekutor. Tujuannya sederhana, yakni menghindari konflik kepentingan. Jika penegak hukum sekaligus mengelola aset, ada godaan untuk merampas sebanyak-banyaknya karena mereka juga yang akan mengelolanya. Konflik kepentingan semacam itu berbahaya karena bisa membuat perampasan kehilangan legitimasi moralnya.
Ia mencontohkan praktik di negara lain. Amerika Serikat, Inggris, dan Australia juga memisahkan lembaga pengelola aset hasil perampasan dari aparat penegak hukum. Model pemisahan ini dianggap lebih sehat. Penegak hukum fokus membuktikan tindak pidana di pengadilan. Pengelola fokus menjaga, melelang, dan memanfaatkan aset agar nilainya tidak menyusut. Pembagian tugas yang jelas membuat setiap pihak bisa diawasi.
Kenapa Badan Pengawas Dibutuhkan
Selain badan pengelola, undang-undang ini juga melahirkan Badan Pengawas Perampasan Aset. Lembaga ini menjawab kekhawatiran masyarakat soal potensi penyalahgunaan kewenangan. Habiburokhman menyebut badan pengawas berdiri sendiri untuk mencegah aturan ini dijadikan alat menindas pihak di luar kekuasaan. Kekhawatiran itu bukan tanpa dasar. Sejarah Indonesia mencatat, aturan yang awalnya dibuat untuk kebaikan sering dibelokkan menjadi senjata politik.
Ia juga menegaskan badan pengawas harus mencegah aturan ini menjadi sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum. Bayangkan jika seseorang yang belum terbukti bersalah sudah diancam asetnya akan dirampas. Ancaman semacam itu bisa dipakai untuk memeras, menekan, atau memaksa kesepakatan di luar hukum. Pengawas independen diharapkan menjadi rem darurat agar skenario buruk itu tidak terjadi.
Di titik ini, perdebatan publik mulai menghangat. Di satu sisi, masyarakat mendukung upaya memiskinkan koruptor. Di sisi lain, masyarakat takut aturan baru dipakai sembarangan. Kehadiran pengawas menjadi jembatan di antara dua ketakutan itu. Jika pengawas bekerja benar, aturan ini bisa tajam ke koruptor dan tumpul ke warga biasa. Jika pengawas lemah, aturan ini bisa berubah menjadi pedang bermata dua.

Perjalanan Panjang 397 Daftar Masalah
Sebelum disahkan tingkat II, DPR telah mengambil keputusan tingkat I dalam rapat Komisi III pada Rabu, 18 November 2026. Panitia Kerja Komisi III membahas 397 daftar inventarisasi masalah atau DIM. Angka itu menggambarkan betapa rumitnya pembahasan aturan ini. Setiap pasal diperdebatkan, setiap frasa ditimbang, setiap celah hukum dicari.
| Status DIM | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| Tetap | 160 DIM | Disepakati tanpa perubahan besar |
| Redaksional | 135 DIM | Perbaikan bahasa dan penulisan |
| Substansi | 40 DIM | Perubahan isi pasal |
| Dihapus | 44 DIM | Dikeluarkan dari draf |
| Substansi baru | 18 DIM | Tambahan pasal baru |
Rincian itu penting karena menunjukkan pengesahan ini bukan proses kilat yang asal ketuk palu. Ada 160 DIM berstatus tetap, 135 DIM bersifat redaksional, 40 DIM bersifat substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan substansi baru. Totalnya pas 397 DIM. Proses legislasi yang panjang ini diharapkan menghasilkan aturan yang lebih kokoh saat diuji di pengadilan maupun di Mahkamah Konstitusi.
Redaksi melihat angka 397 DIM sebagai cermin tarik-menarik kepentingan. Pemerintah ingin aturan yang kuat. DPR ingin aturan yang tidak melanggar hak asasi. Masyarakat sipil ingin aturan yang tidak mudah disalahgunakan. Penegak hukum ingin aturan yang mudah dieksekusi. Menyatukan semua kepentingan itu dalam satu naskah jelas bukan pekerjaan mudah. Butuh 18 tahun untuk menemukan titik temunya.
Analisis Redaksi: Memiskinkan Koruptor, Bukan Sekadar Menghukum
Selama ini, hukuman bagi koruptor sering terasa tidak seimbang. Pelaku dihukum beberapa tahun penjara, tetapi setelah bebas masih bisa hidup mewah dari harta hasil korupsi yang disembunyikan atas nama keluarga, perusahaan cangkang, atau aset di luar negeri. Pidana penjara saja tidak cukup membuat jera jika harta haram tetap bisa dinikmati. Inilah celah yang coba ditutup undang-undang baru.
Logika perampasan aset membalik cara berpikir lama. Negara tidak hanya menghukum orangnya, tetapi juga mengejar hartanya. Aset yang terbukti berasal dari tindak pidana bisa dirampas, dilelang, dan dikembalikan ke kas negara. Jika mekanisme ini berjalan, korupsi menjadi tidak menguntungkan secara ekonomi. Orang akan berpikir seribu kali sebelum korupsi jika tahu seluruh hasil kejahatannya bisa hilang, bukan hanya kebebasannya yang terenggut beberapa tahun.
Perbandingan dengan negara lain memberi pelajaran penting. Di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, perampasan aset menjadi senjata utama melawan kejahatan terorganisasi dan korupsi. Aset sitaan dikelola secara profesional agar tidak rusak, tidak hilang, dan tidak menyusut nilainya. Indonesia selama ini tertinggal karena tidak punya lembaga khusus yang fokus pada pengelolaan aset sitaan. Pengelola khusus yang baru dibentuk diharapkan menutup ketertinggalan itu.
Tantangan Terbesar Ada di Pelaksanaan
Meski undang-undang sudah disahkan, pekerjaan sesungguhnya baru dimulai. Peraturan pelaksana, struktur organisasi dua badan baru, rekrutmen pegawai, anggaran, dan sistem pengawasan harus disiapkan. Jika pembentukan badan baru molor, aturan ini bisa kembali menjadi macan kertas. Masyarakat sudah terlalu sering melihat aturan bagus yang mati karena tidak ada eksekusi.
Tantangan lain adalah soal pembuktian. Bagaimana membedakan aset hasil korupsi dengan aset hasil usaha sah? Bagaimana melindungi pihak ketiga yang membeli aset dengan itikad baik? Bagaimana menangani aset yang sudah dipindahtangankan berkali-kali? Semua pertanyaan ini akan diuji di pengadilan. Putusan-putusan awal akan menjadi preseden yang menentukan arah aturan ini ke depan. Untuk memahami tahapan hukum dari awal hingga akhir, baca update urutan tersangka terdakwa terpidana kasus 2026 dan update perbedaan terduga tersangka terdakwa dan terpidana agar tidak tertukar istilah.
Tantangan ketiga adalah soal integritas pengelola dan pengawas itu sendiri. Lembaga baru bisa saja ikut tercemar jika orang-orang yang mengisinya tidak bersih. Sejarah lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan, lembaga yang awalnya dianggap malaikat bisa berubah jika tidak dijaga. Seleksi pimpinan dua badan baru harus transparan, melibatkan publik, dan bebas dari titipan politik. Integritas pengelola adalah nyawa dari undang-undang ini.

Suara Kritis dari Masyarakat Sipil
Pengesahan ini tidak lepas dari sorotan. ICW menyoroti sejumlah poin krusial dalam undang-undang tersebut. Sorotan semacam ini wajar dan sehat. Aturan yang memberi kewenangan besar kepada negara memang harus terus dikritisi. Kritik bukan berarti menolak pemberantasan korupsi, melainkan memastikan pemberantasan dilakukan dengan cara yang benar dan tidak melanggar hak asasi.
ICW juga melaporkan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD terkait pengesahan aturan ini. Langkah itu menunjukkan suhu politik di sekitar aturan ini masih panas. Ada pihak yang merasa proses pengesahan terlalu cepat, ada pihak yang merasa sudah terlalu lama menunggu. Perdebatan prosedural ini kemungkinan akan terus bergulir, bahkan setelah undang-undang berlaku.
Redaksi menilai kritik masyarakat sipil harus dijadikan bahan perbaikan, bukan dianggap sebagai gangguan. Pemerintah dan DPR perlu membuka ruang dialog, menjelaskan pasal-pasal yang dianggap rawan, dan memastikan peraturan pelaksana tidak melenceng dari semangat awal. Transparansi adalah vaksin terbaik untuk mencegah aturan ini berubah menjadi alat kekuasaan. Untuk konteks penindakan korupsi terbaru, simak KPK tangkap 20 orang terkait OTT Bupati Klaten ASN hingga anggota BPK dan KPK ingatkan pentingnya integritas politik respons atas bergabungnya eks koruptor Nur Alam PSI.
Apa Artinya Bagi Warga Biasa
Banyak warga bertanya, apakah aturan ini akan berdampak ke mereka? Jawabannya, selama warga memperoleh harta dari cara yang sah dan bisa dibuktikan, aturan ini tidak perlu ditakuti. Undang-undang ini menyasar aset hasil tindak pidana, bukan harta warga biasa yang bekerja keras. Justru, jika aturan ini berjalan benar, warga akan diuntungkan karena uang negara yang dicuri bisa kembali dan dipakai untuk pembangunan, layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.
Dampak lain yang bisa dirasakan adalah efek jera di kalangan pejabat. Jika pejabat tahu asetnya bisa dilacak hingga ke keluarga dan perusahaan bayangan, mereka akan lebih berhati-hati. Budaya korupsi yang selama ini dianggap sebagai jalan pintas menuju kaya raya bisa mulai terkikis. Efek pencegahan ini sering lebih kuat daripada hukuman penjara itu sendiri.
Warga juga perlu aktif mengawasi. Ketika dua badan baru mulai dibentuk, publik berhak tahu siapa pimpinannya, berapa anggarannya, dan bagaimana mekanisme pelaporannya. Pengawasan publik adalah lapisan pengaman ketiga setelah pengawas internal dan DPR. Tanpa pengawasan publik, lembaga baru bisa bekerja dalam gelap.

Proyeksi ke Depan: Ujian Pertama Akan Menentukan
Dalam satu hingga dua tahun ke depan, publik akan melihat ujian pertama aturan ini. Kasus besar pertama yang menggunakan mekanisme perampasan akan menjadi tolok ukur. Jika kasus pertama itu berhasil, aset berhasil dirampas, dilelang secara transparan, dan uangnya kembali ke negara, kepercayaan publik akan melonjak. Jika kasus pertama itu justru penuh kejanggalan, kepercayaan publik akan runtuh dan aturan ini akan dicap sebagai alat politik.
Redaksi juga memprediksi akan ada uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Pihak-pihak yang merasa dirugikan kemungkinan akan menguji pasal-pasal tertentu. Uji materi itu bukan hal buruk. Justru, melalui uji materi, Mahkamah Konstitusi bisa memperjelas batas-batas kewenangan perampasan agar tidak melanggar konstitusi. Uji konstitusional adalah bagian dari proses pematangan sebuah undang-undang.
Di level internasional, pengesahan ini juga mengirim sinyal positif. Indonesia menunjukkan keseriusan dalam mengejar aset hasil kejahatan lintas negara. Kerja sama dengan negara lain untuk melacak dan mengembalikan aset koruptor yang disembunyikan di luar negeri akan lebih mudah jika Indonesia punya dasar hukum yang kuat. Negara lain akan lebih percaya untuk membantu karena Indonesia sudah punya lembaga pengelola yang jelas.
Tetap pantau perkembangan pembentukan dua badan baru ini, dinamika pengawasan, dan kasus-kasus pertama yang akan diuji lewat aturan baru hanya di asmitanews.com agar Anda tidak ketinggalan setiap babak penting dalam upaya memulihkan uang negara.
Sumber Referensi Utama: kompas.com
