AsmitaNews.Com, Alex Iskandar, adik kandung dari bandar narkoba kakap Erwin Iskandar alias Ko Erwin, kini berada di ambang persidangan krusial. Berkas perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari aktivitas narkotika ilegal telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh pihak berwenang, dan kini resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar. Langkah ini menandai babak baru dalam upaya hukum membongkar jaringan kejahatan narkoba yang terstruktur.
Tahap II pelimpahan tersangka dan barang bukti ini merupakan prosedur standar setelah penyidikan rampung dan berkas dinyatakan sempurna. Proses penting ini dilaksanakan pada Jumat, 26 Juni 2026, tepat pukul 10.00 WITA. Seluruh koordinasi dilakukan oleh Tim Penyidik Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, yang berada di bawah kepemimpinan Kasubdit Kombes Handik Zusen.
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, mengonfirmasi perkembangan ini dalam keterangannya pada Sabtu, 27 Juni 2026. Ia menjelaskan bahwa kelengkapan berkas perkara oleh Kejari Makassar menjadi fondasi kuat untuk melanjutkan proses hukum terhadap Alex Iskandar. Dengan demikian, Kejaksaan kini memiliki kewenangan penuh untuk menyusun dakwaan dan membawa kasus ini ke meja hijau.
Alex Iskandar hadir dalam proses pelimpahan tahap II tersebut, didampingi oleh kuasa hukumnya, Agung Syahputra. Dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Makassar, Riyen Muliana dan Yusnita turut hadir sebagai saksi dan melakukan verifikasi akhir terhadap seluruh kelengkapan berkas serta barang bukti. Kehadiran berbagai pihak ini menjamin transparansi dan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku.
Tindak pidana pencucian uang sendiri merupakan kejahatan serius yang berupaya menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh secara ilegal. Dalam konteks ini, TPPU menjadi sarana bagi para pelaku kejahatan narkotika untuk "membersihkan" uang kotor mereka dan mengintegrasikannya ke dalam sistem ekonomi yang sah. Penjeratan Alex Iskandar atas tuduhan TPPU menegaskan komitmen aparat untuk memutus rantai finansial yang menopang operasi kejahatan narkoba.
Dalam proses pelimpahan tahap II ini, penyidik Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri turut menyerahkan sejumlah barang bukti krusial yang berkaitan erat dengan dugaan TPPU narkoba. Bukti-bukti tersebut mencakup satu unit mobil Toyota Fortuner VRZ GR berwarna putih, dengan nomor polisi B-58-HO, yang diduga dibeli menggunakan dana hasil kejahatan. Selain itu, satu unit mobil Suzuki pikap bernomor polisi DD-8148-SK juga turut disita.
Tidak hanya kendaraan, penyidik juga menyertakan satu bendel formulir pembelian mobil Toyota Fortuner tersebut sebagai bukti transaksi. Untuk melacak aliran dana, lima bendel berkas mutasi rekening bank atas nama Alex Iskandar diserahkan, bersama dengan dua bendel berkas mutasi rekening bank atas nama Erwin Iskandar. Dokumen-dokumen ini diharapkan dapat mengungkap pola transaksi mencurigakan dan interkoneksi finansial antara kedua bersaudara.
Bukti pendukung lainnya yang turut diserahkan meliputi empat kartu ATM, di mana tiga di antaranya berjenis platinum, yang diduga digunakan untuk memfasilitasi transaksi ilegal. Satu unit telepon genggam juga turut disita, yang berpotensi menyimpan jejak komunikasi penting terkait aktivitas pencucian uang dan bisnis narkoba. Seluruh barang bukti ini akan menjadi fondasi bagi dakwaan jaksa di persidangan nanti.
Kasus Alex Iskandar ini tak dapat dilepaskan dari peran sentral Erwin Iskandar alias Ko Erwin, yang telah lama dikenal sebagai bandar narkoba kelas kakap di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Penangkapan Ko Erwin pada Kamis, 26 Februari 2026, menjadi titik balik signifikan dalam upaya membongkar seluruh jaringan kejahatannya. Penangkapan tersebut menjadi momentum penting bagi aparat penegak hukum.
Ko Erwin berhasil dibekuk saat berupaya melarikan diri ke Malaysia, tepatnya di perairan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Upaya pelarian ini menunjukkan skala operasionalnya yang luas dan determinasi untuk menghindari jeratan hukum. Penangkapan tersebut merupakan hasil kerja keras tim gabungan yang telah mengintai pergerakan Ko Erwin secara intensif selama beberapa waktu.
Sebelum pelimpahan Alex Iskandar, penyidik telah lebih dulu melimpahkan berkas perkara Ko Erwin dan salah satu kaki tangannya, Akhsan Al Fadhil, ke Kejaksaan Negeri Bima, NTB, pada Rabu, 24 Juni. Ini menunjukkan strategi penegakan hukum yang sistematis, menargetkan para pelaku secara berjenjang mulai dari bandar utama hingga para pengelola aset hasil kejahatan.
Dalam pelimpahan tahap II Ko Erwin dan Akhsan, sejumlah barang bukti turut diserahkan yang mengindikasikan kekayaan hasil kejahatan narkoba. Di antaranya adalah sebuah jam tangan mewah merek Tag Heuer, uang tunai senilai Rp 3,8 juta, serta uang ringgit Malaysia (RM) 2.000 yang menunjukkan jangkauan internasional operasinya.
Bukti-bukti lain yang diserahkan meliputi empat unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk koordinasi bisnis haram, satu unit mobil Toyota bernomor polisi B-2262-KRQ beserta STNK-nya, dan sebuah flashdisk yang mungkin berisi data penting. Seluruh barang bukti ini diharapkan dapat memperkuat dakwaan terhadap Ko Erwin sebagai bandar utama dan membuktikan skala kejahatannya.
Setelah penangkapan Ko Erwin, jaringan kejahatannya yang luas mulai terkuak satu per satu, menunjukkan betapa terorganisirnya sindikat ini. Salah satu tokoh penting yang berhasil dilucuti adalah Andre Fernando alias "The Doctor", yang teridentifikasi sebagai pemasok utama sabu-sabu bagi Ko Erwin. Penangkapan "The Doctor" memberikan gambaran lebih jelas mengenai rantai pasok narkotika.
Terungkap bahwa Ko Erwin setidaknya dua kali melakukan transaksi besar dengan Andre pada Januari 2026. Transaksi pertama melibatkan pembelian 2 kilogram sabu senilai Rp 400 juta. Kemudian, transaksi kedua menyusul dengan pembelian 3 kilogram sabu, juga senilai Rp 400 juta, mengindikasikan volume perdagangan yang sangat besar.
Skala kejahatan Ko Erwin bahkan menyeret nama-nama besar di lingkungan penegak hukum, menunjukkan bagaimana korupsi dapat merambah ke institusi vital. Mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, dan mantan Kasatresnarkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi, turut dijerat dalam dugaan TPPU terkait perkara narkoba Ko Erwin. Keterlibatan ini menjadi sorotan serius bagi integritas institusi kepolisian.
Keterlibatan aparat penegak hukum dalam jaringan pencucian uang narkoba ini menjadi preseden buruk dan merusak kepercayaan publik. Ini menunjukkan bagaimana kejahatan terorganisir dapat merambah hingga ke institusi vital, merusak integritas dan prinsip-prinsip penegakan hukum yang seharusnya dijunjung tinggi. Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang bahaya korupsi dalam penegakan hukum.
Selain para pejabat, lingkaran keluarga Ko Erwin juga tak luput dari jeratan hukum yang ketat. Istri dan dua anak Ko Erwin juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencucian uang, yang secara langsung berasal dari bisnis gelap narkotika sang kepala keluarga. Ini menunjukkan modus operandi kejahatan narkoba yang kerap melibatkan orang terdekat untuk menyamarkan aset dan menghindari deteksi.
Keterlibatan anggota keluarga dalam kasus TPPU menyoroti betapa luasnya dampak kejahatan narkoba, tidak hanya pada individu pelaku tetapi juga pada struktur keluarga dan masyarakat luas. Ini memperlihatkan betapa canggihnya upaya pencucian uang untuk menyembunyikan aset ilegal, bahkan dengan melibatkan orang-orang terdekat.
Dengan dilimpahkannya Alex Iskandar ke kejaksaan, rangkaian persidangan terhadap jaringan Ko Erwin semakin mendekati puncaknya. Kasus ini menjadi contoh nyata komitmen aparat dalam memberantas peredaran narkoba dan memiskinkan para pelakunya melalui penjeratan TPPU, sebuah strategi yang efektif untuk memutus mata rantai kejahatan finansial.
Diharapkan, proses peradilan yang transparan dan adil akan memberikan efek jera yang kuat bagi para pelaku kejahatan narkoba dan pencucian uang. Ini juga menjadi pesan tegas bahwa tidak ada toleransi bagi siapa pun yang terlibat dalam bisnis haram ini, termasuk anggota keluarga maupun oknum penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang.
Sumber: news.detik.com
