AsmitaNews.com, Jakarta – Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menyambangi Komisi XI DPR RI pada Selasa (3/2/2026). Kedatangan mereka untuk mengadukan permasalahan pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten, dengan permintaan agar kebijakan tersebut tidak disamaratakan.
Ketua Umum Adkasi Siswanto mengungkapkan bahwa kemampuan fiskal di tiap daerah berbeda-beda. Menurutnya, pemerintah dan DPR perlu meriset kondisi perekonomian daerah setelah pengurangan TKD tersebut.
"Itu tidak bisa disamaratakan karena memang kondisi Indonesia ini berbeda-beda," kata Siswanto dilansir Antara, Selasa (3/2/2026).
Berdasarkan catatannya, Siswanto menyebutkan sekitar 90 persen daerah di Indonesia kondisi keuangannya belum mandiri. Dengan begitu, beberapa pemerintah daerah (pemda) masih sangat bergantung kepada alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
"Dari 415 kabupaten di Indonesia, itu 90 persen dalam kondisi keuangan rendah. Rendah dalam konteks diukur dari Pendapatan Asli Daerah-nya itu di bawah 10 persen dibandingkan dengan jumlah APBD," jelasnya.
Meski demikian, Adkasi memastikan mendukung program-program strategis nasional yang kini tengah dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, hingga program ketahanan pangan dan energi.
Respons DPR
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun sempat menanggapi keluhan Bupati Situbondo. Daerah tersebut diketahui mengalami bencana banjir, namun kondisi anggaran terbatas karena TKD dipangkas oleh pemerintah pusat.
Misbakhun menekankan perlakuan kebijakan TKD bagi daerah yang mengalami bencana harus sama antara satu dengan yang lainnya. "Jangan sampai kemudian merasa suatu daerah lebih diistimewakan dengan daerah yang lain," kata Misbakhun dalam audiensi tersebut.
Dia menambahkan bahwa tragedi bencana adalah keprihatinan dan situasi yang harus diberi perhatian. Untuk itu, Komisi XI DPR akan menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Keuangan terkait dengan kebijakan TKD bagi daerah yang terkena bencana.
